Oleh
:
Isman
R Yusron
(Ketua
Umum Unit Pers Mahasiswa UPI)
Babak
baru otonomi Perguruan Tinggi (PT) kini dimulai. Sejak disahkannya UU Dikti
pada 13 Juli lalu, berakhirlah perjalanan panjang rancangan UU Pendidikan
Tinggi yang sarat kontroversi. Meski telah disahkan, bukan berarti UU ini tidak
menyisakan persoalan. Banyak hal yang perlu di kaji kembali atas disahkannya UU
ini, terutama subtansi pasal per pasal yang multi tafsir dan rentan untuk
dipermainkan. Seperti kita fahami bersama, telah kentara motif begitu “keukeuhnya” pemerintah beserta Perguruan
Tinggi Negeri (PTN) yang sebelumnya telah berbadan hukum (BH) untuk segera
mengesahkan UU Dikti ini. Tak lain, motif utamanya ialah legitimasi bagi PT untuk
memiliki otonomi yang luas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi. Lantas
bagaimana kita menyikapi persoalan ini? Benarkah otonomi PT merupakan solusi
dari carut marutnya kondisi pendidikan negeri ini?
Berbicara
mengenai begitu keukeuhnya PT harus memiliki otonomi, banyak hal yang memang
menjadi faktor yang perlu dikaji. Bagi perguruan tinggi, otonomi memang
diperlukan. Meski begitu, otonomi bukanlah hal yang mutlak diperlukan, apalagi
otonomi yang sifatnya luas bahkan tak terbatas. Otonomi bagi PT diperlukan
hanya dalam hal kebebasan mimbar akademik dan independensi dalam pengelolaan
penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Pasalnya, independensi ini akan
menjadi landasan utama untuk PT dapat mengembangkan wahana keilmuan yang
disesuaikan dengan corak dan kultur perguruan tinggi. Generalisasi dalam bidang
akademik akan serta merta mengekang kebebasan pengembangan akademik
masing-masing perguruan tinggi. Dalam hal ini, lembaga pendidikan memerlukan
otoritas keilmuan yang tak dibatasi agar dapat berkembang dan memiliki daya
saing.
Meski
begitu, otonomi dalam hal lain yang sifatnya tidak berhubungan dengan
pengembangan akademik, seperti dalam hal pengembangan fisik apalagi usaha
komersil bukan hal yang urgent bagi
perguruan tinggi. Perguruan tinggi, adalah lembaga yang seharusnya memiliki
fokus utama dan konsen terhadap pengembangan kualitas pendidikan. Persoalan
pembiayaan untuk mengembangkannya sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab
negara secara penuh. Landasan mengenai hal ini telah lama termaktub dalam
amanat UUD 1945 sebagai dasar penyelenggaraan negara. Selain itu, kualitas
berkembangnya suatu negara sudah mutlak ditopang oleh tingginya kualitas
pendidikan di negaranya. Jadi, sudah jelas tanggung jawab negara dalam
pembiayaan pendidikan secara keseluruhan merupakan titik tolak untuk membuat
bangsa ini lebih baik dan berkembang.
Sekarang,
kenyataan berkata lain. Esensi dari pemikiran diatas sudah lagi tak menjadi
titik perhatian. Buktinya, beberapa kali pemerintah mencoba membuat sektor
pendidikan sebagai komoditas komersial yang tidak pro rakyat. Seperti contoh,
lahirnya UU BHP yang berujung pada kesimpulan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.
Selepas dibatalkan, seolah pemerintah tak kehabisan akal dengan meluncurkan UU
Dikti yang substansinya tak jauh beda. Ruhnya masih sama, namun kemasan yang
berbeda. Sebenarnya apa maksud dibalik semua itu?
Ada
suatu fakta yang menegaskan bahwa memang UU Dikti ini begitu diperlukan. Semenjak
Indonesia bergabung dengan World Trade Organization (WTO) serta diratifikasinya
berbagai perjanjian multilateral, Indonesia harus serta merta meliberalkan
berbagai sektor, termasuk pendidikan. Educational
Service adalah salah satu dari 12 sektor yang dikenakan peraturan WTO
(Nasionalis, 2012). Implikasinya, Indonesia harus taat terhadap amanat dari
Bank Dunia dalam Managing Higher Education for Relevance and Efficiency
(IMHERE) yang kurang lebih isinya : “A
new BHP must be passed to establish the independent legal status of all
education institutions in Indonesia (public and private), thereby making BHMN
Higher Education Is a legal subset of BHP” (Nasionalis, 2012).
Tafsiran
dari amanat Bank Dunia diatas menjadi motif utama kenapa perlu adanya UU Dikti.
Pasalnya, saat UU BHP ditetapkan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, BHMN
jelas tak memiliki payung hukum yang menaungi. Sedangkan, PT berbadan hukum
mutlak merupakan instruksi dari Bank Dunia diatas. Maka, UU Dikti adalah cara
mengembalikan UU BHP agar liberalisasi sektor pendidikan tetap bercokol. Hal
ini jelas menggambarkan bahwa UU Dikti dibuat tak lain untuk memuluskan
kepentingan kapitalis dan liberalis agar dapat menjadikan pendidikan sebagai
komoditas komersial. Tujuannya adalah kepentingan keuntungan finansial yang
jauh dari nilai pendidikan apalagi pro rakyat miskin.
Maka,
jangan heran banyak pihak yang menyatakan bahwa UU Dikti ini bukan cara
memberikan otonomi keilmuan di perguruan tinggi, melainkan legitimasi
praktik-praktik komersialiasi pendidikan tinggi khususnya PT berbadan hukum.
Dan memang jelas kenyataannya seperti itu, motifnya pun bisa kita baca.
Artinya, UU Dikti bukanlah bagian dari solusi, melainkan masalah baru dan
sangat tak merubah kondisi apapun.
Pakar
pendidikan, Darmaningtyas menyimpulkan bahwa lahirnya UU Dikti ini tidak akan
mengubah kondisi buruk masyarakat selama ini dalam mengakses pendidikan tinggi
yang bermutu (Suara Pembaruan, 19 Juli 2012). Ia menganalisa bahwa kondisi keluhan
masyarakat tentang mahalnya biaya pendidikan tidak akan berubah dengan atau
tanpa adanya UU Dikti. Terbukti, pasal-pasal yang termaktub dalam UU Dikti
malah memberikan legitimasi bagi PT khususnya PT yang memilih untuk memiliki
badan hukum untuk seluas-luasnya “mempermainkan” lembaga pendidikan tinggi.
Seperti dalam pasal 65 UU Dikti, yang memberikan otonomi luas dalam
penyelenggaraan pendidikan dalam berbagai sektor : Akademik dan Non Akademik.
Parahnya lagi, legitimasi komersialiasi jelas kentara dengan memberikan
wewenang kepada PT berbadan hukum untuk melenceng dari tujuan utama lembaga
pendidikan yakni wewenang untuk memiliki badan usaha. Bahkan, segala aset
fasilitas berhak digunakan untuk kepentingan pembiayaan, yang artinya
komersialisasi tetap berlaga.
Jelas
ini memberikan kesempatan praktik buruk BHMN kembali dilakukan di perguruan
tinggi. Bahkan, legitimasinya sangat kuat dengan munculnya UU Dikti ini. Salah
satu contoh, keluhan masyarakat mengenai mahalnya biaya pendidikan tidak akan
teratasi dengan lahirnya UU Dikti ini. Lihat saja pada pasal 73 ayat 1 yang
menyatakan bahwa : Penerimaaan Mahasiswa baru PTN untuk setiap program studi
dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional dan bentuk
lain. “Bentuk Lain” ini sangat menimbulkan tafsiran yang luas, dan rentan
dipergunakan untuk kepentingan komersial. Seperti contoh, Ujian Masuk Mandiri
atau sejenisnya yang penetapan tarifnya sangat mahal. Dan legitimasi untuk
mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat, ada dalam celah-celah
komersial UU Dikti.
Selain
itu, dalam pasal 83 sampai 89 tentang pembiayaan pendidikan tinggi, memberikan
kesempatan PT untuk mematok harga selangit untuk satu kursi bangku kuliah.
Masyarakat dan mahasiswa akan menjadi tumpuan pemasukan keuangan PTN
(Darmaningtyas, 2012). Legitimasi PTN khususnya PT BHMN untuk melakukan praktik
komersial jelas diberikan ruang yang cukup banyak. Dalam Pasal 87 tercantum :
“Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan
negara kepada PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Terbuka
jelas kesempatan bagi PT untuk memperjualbelikan segala aset dan kekayaan yang
dimilikinya kepada mahasiswa dengan tarif yang bisa saja seenak perutnya. Beban
pembiayaan aset dan kekayaan akan diberikan kepada pengakses PT tersebut : Mahasiswa.
Misalnya, ruang kuliah, ruang kegiatan mahasiswa, fasilitas, dan bahkan tak ada
sejengkal pun ruang di kampus yang tak bisa dijadikan komoditas komersial. Bisa
jadi hanya jalan-jalan atau nongkrong di kampus saja harus bayar. Tampak jelas
komersialisasi dalam hal ini.
Belum
lagi Internasionalisasi pendidikan. Tak hentinya pasal ini diperdebatkan dan
bahkan dikecam, tapi tetap saja dicantumkan. Dalam Pasal 90 UU Dikti ini
termaktub bahwa PT negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.
Ini jelas merupakan langkah untuk membunuh PT domestik. Ayat liberalisasi ini
membuka kesempatan sektor pendidikan bak perdagangan di pasar. Membunuh
persaingan dalam negeri. Dan efeknya bisa jadi menjadikan masyarakat indonesia
sebagai kuli terdidik. Liberalisasi sektor pendidikan memang diharapkan oleh
pihak kapitalis agar dapat meraup keuntungan di negara ini. Akhirnya, bukan
menjadikan kualitas pendidikan menjadi lebih baik, sebaliknya hanya dapat
mencengkram dan memonopoli persaingan potensi nasional. Internasionalisasi ini
bisa saja terjadi seperti UU Migas, akan ada alih teknologi (metode) pendidikan
tapi akhirnya pihak asing malah mencengkram. Mahasiswa kita malah menjadi kuli
terdidik. (Faris, 2012)
Juga
yang perlu menjadi perhatian utama ialah kebebasan mahasiswa. Dalam UU Dikti
ini, pada pasal 14 dan 15, tercantum bahwa posisi organisasi mahasiswa sebagai
civitas akademika. Pada pasal 15 dijelaskan bahwa kegiatan kampus diatur dalam
peraturan menteri. Pasal-pasal itu bertendensi mengembalikan mahasiswa ke zaman
NKK/BKK. Mungkin akan dengan kedok yang lebih baru, dan sarat akan kamuflase.
Ditambah lagi di saat PTN memilih berbadan hukum, privatisasi sangan
memungkinkan, sehingga posisi gerakan mahasiswa adalah posisi yang paling rawan
untuk dibungkam. Otonomi memberikan kebebasan bagi PTN untuk mengusir pihak
yang merongrong kekuasaan termasuk dosen dan mahasiswa. Sehingga, pembungkaman
dengan berkedok “akademik” akan segera
menghantui.
Banyak
lagi sederet kontroversi dari disahkannya UU Dikti ini. Kenyataan ini merupakan
kemunduran dari kondisi pendidikan di negeri ini. Semuanya tak ada yang pro
terhadap rakyat, yang jelas terlihat hanya liberalisasi dan komersialiasi
pendidikan sebagai akal bulus para kapitalis.
BO PTN
Baru-baru
ini, pemerintah melalui kementrian pendidikan dan kebudayaan menghembuskan
angin segar yang tak lebih dari kamuflase menyembunyikan kenyataan buruk
diatas. Pemerintah berencana menggelontorkan dana yang bersumber dari APBN
untuk membiayai biaya operasional Perguruan Tinggi Negeri (BO-PTN). BO PTN ini
nantinya akan digunakan untuk menutupi keperluan biaya operasional seperti uang
gedung dan fasilitas, honor dosen, serta biaya operasional lainnya selain dana
yang bersumber dari SPP. Sehingga, dengan adanya BO-PTN ini, mahasiswa baru
yang diterima di PTN hanya akan membayar biaya SPP per semester saja.
Gelontoran dana yang bersumber dari APBN ini memiliki besaran 5-6 triliun.
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mendapat jatah BO-PTN ini sebesar 26
miliar.
Kebijakan
ini memang perlu di apresiasi, karena memang merupakan upaya nyata untuk
mengurangi beban masyarakat yang mengakses perguruan tinggi. Bahkan pemerintah
menjamin bahwa masyarakat hanya akan membayar tak lebih dari kisaran 1-2 juta
rupiah per smesternya. Mendikbud menegaskan bahwa BO PTN ini, selain agar dapat
menyediakan pendidikan tinggi terjangkau bagi masyarakat, juga sebagai upaya
untuk menanggulangi “kreatifitas” rektor untuk mengeruk dana sebanyak-banyaknya
dari masyarakat. (Pikiran Rakyat, 23 Juli 2012) Tak dapat dimungkiri menurut
M.Nuh bahwa yang menyebabkan biaya masuk PTN kian mahal ialah hasil dari
kongkalikong serta sederet skenario rektor menyamarkan perampokan berkedok
biaya gedung dan fasilitas. Kini melalui BO-PTN, pemenuhan biaya uang gedung
dan fasilitas tidak lagi di bebankan kepada masyarakat, melainkan ditanggung
APBN.
Tapi,
begitu segarnya kabar ini tak juga menghilangkan kesangsian atas komersialiasi
pendidikan. Meskipun adanya BO PTN ini dinaungi oleh kedudukan hukum UU Dikti
yang baru saja disahkan, namun UU Dikti ini sendiri juga yang memberikan
legitimasi bagi PTN yang berbadan hukum untuk dapat melakukan praktik-praktik
komersialisasi. Bisa saja uang gedung dan dana pengembangan kampus mungkin
dihapus, tapi bagaimana dengan celah dari berjubel aset negara yang dikelola
secara otonom oleh PTN berbadan hukum? Pasal 65 UU Dikti sendiri memperbolehkan
PTN berbadan hukum untuk mengkomersilkan segala yang dimiliki. Artinya biaya
mahal akan tetap mahal, karena toh yang menentukan semua di komersilkan adalah
otonomi masing-masing birokrat kampus.
Akhirnya,
BO-PTN ini tak lebih dari hanya angin surga saja yang hanya kamuflase.
Iming-iming dari pembebasan biaya gedung bukan berarti tak bisa mengkomersilkan
segala aset dan fasilitas lainnya. Pengaruh buruknya, PTN bisa saja mendirikan
berbagai program studi yang “mengada-ada” untuk meraup keuntungan lebih banyak
berkedok kebutuhan masyarakat. Akhirnya kurang lebih nasib PTN berbadan hukum
bak toko kelontong atau toserba yang prodinya serba ada. Sehingga keajegan keilmuan
perguruan tinggi, yang memang merupakan amanat utama, tak lagi menjadi
perhatian utama. Yang menjadi perhatian utama jelas profit oriented. Jadi, BO PTN ini mungkin memang membantu, tapi tak
dapat merubah citra negatif dan hasrat utama yang selama ini ada di PT berbadan
hukum dimana meraup keuntungan adalah tujuan utamanya.
Ditambah
lagi, seperti jejak-jejak sebelumnya mengenai bantuan negara, selalu tak lepas
dari penyimpangan dan penyelewengan. Jejak rekam yang buruk menguatkan
kesangsiang bahwa BO PTN ini akan efektif meringankan beban masyarakat
mengakses perguruan tinggi. Seperti contoh, sistem APBN yang turun bulan
Oktober adalah sebuah masalah yang memberikan celah karena kebutuhan PTN
umumnya bulan Agustus. Celah ini bisa saja dimodifikasi menjadi skenario baru
untuk meraup keuntungan. Sehingga, kontrol atas pemberlakuan kebijakan ini
memang perlu benar-benar ketat. Mahasiswa harus banyak menjadi watch dog dalam penggunaan anggaran
negara ini.
Melihat
konteks di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), yang nantinya mendapat
bantuan sekitar 26 miliar rupiah, hingga kini “seperti biasa” belum menentukan
poin mana yang diturunkan tarifnya. Kendati perintah menurukan tarif kuliah
dari mendikbud sudah terlontar, tanggapannya hanya enteng “UPI belum memutuskan,
masih dikaji,” kata Rektor. Sudah dapat tergambar, belum ditetapkan menjadi PT
berbadan hukum yang otonom saja sudah berlagak otonom, apalagi setelah
benar-benar jadi otonom? Tantangan melawan penguasa otoriter yang menindas kian
berada di depan mata. Selamat berjuang!
